Tubuh Siber Paksa DPR Tuntaskan Ketentuan Perlindungan Data

Tubuh Siber serta Sandi Negara (BSSN) mengharap bahasan tentang Perancangan Undang-Undang Keamanan serta Ketahanan Siber (RUU KKS) selesai tahun ini. Menurut Kepala BSSN Hinsa Siburian, RUU KKS yang masih diulas di DPR itu benar-benar diperlukan membuat perlindungan warga dari serangan siber. “Pekerjaan negara diantaranya, sesuai pembukaan UUD 1945, membuat perlindungan perlindungan warga Indonesia dalam soal ini di bagian siber serta BSSN adalah tubuh yang melakukan pekerjaan yang dimandatkan di bagian siber nasional,” kata Hinsa di Jakarta pada Senin.

Selain itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo memperjelas RUU KKS ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2019. Ia membidik RUU itu akan selesai pada September 2019 . Menurut Bambang Soesatyo, faksi DPR telah terima beberapa input untuk RUU ini, terhitung kerangka berpikir naskah akademik RUU KKS yang salah satunya ulasannya ialah permasalahan penyadapan.

Baca juga : Usaha Keamanan Siber Diramal Akan Selekasnya Booming Di Indonesia

“Semua (penyadapan) harus ada usaha penangkalan serta pencegahannya. Ini usaha penangkalan, permasalahan hukumnya diberikan pada penegak hukum di Indonesia,” katanya. Ia memberikan tambahan berdasar data dari BSSN, selama 2018 ada seputar 232 juta serangan siber menggempur Indonesia. “Serangan itu tidak bisa dipandang sepele. Ditambah lagi trend dunia ke depan tidak dapat dilepaskan dari internet serta transformasi tehnologi info,” lebih Bambang . RUU KKS yang diusulkan Tubuh Legislasi DPR RI terdiri 77 klausal serta 13 bab. RUU itu telah disahkan jadi saran ide DPR RI lewat Rapat Pleno tanggal 4 Juli 2019 kemarin.